Kades Candi Burung Menjadi Tersangka Penyalahgunaan Raskin

Advertisement

Kades Candi Burung Menjadi Tersangka Penyalahgunaan Raskin

SAKERA MEDIA
Kamis, 10 Agustus 2017

News.eMadura.com -  Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan menahan kepala desa (Kades) Candi Burung Kecamatan Proppo karena diduga menyalahgunakan beras untuk masyarakat miskin (raskin) tahun 2016. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 106 juta.

Kapolres Pamekaaan, AKBP Nowo Hadi Nugroho mengatakan, pihaknya memanggil kades yang kini sudah ditetapkan tersangka itu setelah audit dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) keluar. Hasilnya ditemukan kerugian negara melebihi angka 100 juta.

"Kita panggil, kita periksa kemudian kita tetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu kita lakukan sekitar pukul 00.00 WIB dini hari tadi, " katanya, Selasa,  8 Agustus 2017.

Mantan intelegent Mabes Polri ini berjanji akan mengembangkan kasus tersebut untuk mengetahui keterlibatan pihak lain. Karena tidak menutup kemungkinan peristiwa pengoplosan raskin tahun 2016 yang diduga hendak diselewengkan itu ada keterlibatan oknum lainnya.

"Kalau memang ada keterlibatan pihak lain akan kita terus kembangkan. Bagaimana hasilnya, itu tergantung penyelidikan, " terangnya.

Dia melanjutkan, pihaknya telah menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti untuk pengembangan kasus tersebut. Diantaranya, pedum raskin tahun 2016, juklak dan juknis raskin tahun 2016, SPA dan jadwal raskin mulai Januari hingga April 2016, surat dari menteri perekonomian, gubernur dan surat bupati Pamekasan tentang pagu raskin 2016.

Selain itu, pihaknya juga menyita barang bukti lain, seperti surat Bupati Pamekasan tentang pelaksana tim raskin 2016 dan surat bupati tentang tim monitoring. Kemudian surat tugas ketua satker raskin, DO, SPPB dan GD1K. SKA, BAST dan TTHP. Slip setor BRI, MBA-0 dan MBA-1 serta DPM-1.

Dalam kasus ini tersangka dijerat undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor) pasal 2 dan 3 tahun 2001 dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

"Kami sebelumnya terkendala hasil audit BPKP yang tidak kunjung keluar. Setelah keluar, baru kami tindaklanjuti, " tutup dia.

Sumber: beritamadura.co