Ada Kejanggalan Pengelolaan Keuangan di Pemkab Sumenep

Advertisement

Ada Kejanggalan Pengelolaan Keuangan di Pemkab Sumenep

SAKERA MEDIA
Kamis, 10 Agustus 2017

News.eMadura.com - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur terpaksa harus mengembalikan dana miliaran rupiah jika tidak ingin berurusan dengan penegak hukum. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam audit keuangan TA 2016.

Selain harus mengembalikan sejumlah uang, pemerintah Sumenep harus rela menerima opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK terhadap realisasi keuangan selama tahun 2016 lalu. Opini itu semakin memperpanjang predikat WDP yang didapatkan sejak 2011 lalu.

Berdasarkan temuan tersebut, BPK mewajibkan Pemkab mengembalikan uang sebesar Rp. 6,8 miliar ke Kas Daerah (Kasda). Angka ini merupakan akumulasi dari hasil audit semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, dari seluruh OPD yang ada di Sumenep, temuan paling besar, yakni Dinas Pendidikan sebesar Rp 1,4 miliar.  Disusul Dinas Kesehatan sekitar Rp 900 juta, Bappeda hampir Rp 500 juta, Sekretariat Desa sekitar Rp 600 juta, BKPSDM sekitar Rp 400 juta.

Kemudian Dinas PU Bina Marga kurang lebih Rp 100 juta, dan Dinas PU Sumber Daya Air berkisar Rp 100 juta lebih, RSUD Dr. Moh. Anwar sekitar Rp 25 juta dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya sekitar Rp 100 juta lebih.

"Ya opini yang diberikan BPK dipengaruhi sistem pengendalian dan kepatuhan administrasi pengelolaan keuangan yang kurang optimal,” kata Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Sumenep, M. Idris.

Menurutnya, salah satu hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa serta pengadan makanan dan minuman di sejumlah OPD. " Totalnya sekitar Rp. 6, 8 miliar, itupun harus secepatnya dikembalikan ke Kasda,” sarannya.

Sumber: maduracorner.com